Implementasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
DOI:
https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.85-102Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan DesaAbstrak
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU). Kabupaten Purworejo dipilih karena memiliki dinamika pembangunan desa yang cukup kompleks, dan kebutuhan studi kasus yang ingin menunjukkan adanya gap implementasi antara kebijakan pusat, daerah, dan desa dalam konteks peraturan desa. Meskipun Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mewajibkan keterlibatan perancang dalam setiap tahap penyusunan peraturan, peraturan pelaksana seperti Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 belum mengakomodasi ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan teori implementasi kebijakan Grindle sebagai kerangka analisis utama, yang mencakup dimensi content of policy dan context of implementation. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sembilan aktor kunci dari tingkat desa hingga pusat, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berupa lemahnya kejelasan tujuan Perdes, kekurangan sumber daya teknis, dan rendahnya kualitas substansi hukum bersumber pada tidak hadirnya Perancang PUU. Selain itu, fragmentasi kelembagaan, minimnya dukungan regulatif, serta ketidakterjangkauan pembinaan turut memperburuk implementasi kebijakan. Pendekatan Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results (SOAR) digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi. Tiga strategi bertahap ditawarkan: pengembangan platform digital keterlibatan Perancang PUU (jangka pendek), revisi Permendagri 111/2014 (jangka menengah), dan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 (jangka panjang). Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pelibatan Perancang PUU secara sistemik merupakan kunci optimalisasi implementasi kebijakan penyusunanperaturan desa.Unduhan
Referensi
AlRaeesi, Eman Jasim Hussain, and Udechukwu Ojiako. "Examination of Legal Perspective of Public Policy Implementation on Construction Projects Arbitration." Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction 13, no. 3 (August 2021). https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000474.
Anggono, Bayu Dwi. "Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (2020): 131-45. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665.
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia). "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2023," 2025.
BPS Indonesia. "Statistik Potensi Desa Indonesia 2021." Statistik Potensi Desa Indonesia, 2022.
Firdaus, Firdaus, and Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perund." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 3 (September 30, 2019): 323. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.323-338.
Grabham, Emily. "Time and Technique: The Legal Lives of the 26-Week Qualifying Period." Economy and Society 45, no. 3-4 (October 19, 2016): 379-406. https://doi.org/10.1080/03085147.2016.1257257.
Grindle, M S. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press, 1980.
Gunluk-Senesen, Gulay. "Wellbeing Gender Budgeting to Localize the UN SDGs: Examples from Turkey." Public Money & Management 41, no. 7 (October 3, 2021): 554-60. https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1965402.
Janoko, Janoko. "Urgensi Reposisi Peraturan Desa Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 15, no. 2 (2017): 58-73. https://doi.org/10.32528/faj.v15i2.2087.
Luthfi, Ahmad. "Tugas Perancang Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah." Indonesian State Law Review 1, no. 2 (2019): 89-102. https://doi.org/10.25041/slr.v1i2.2019.luthfi.
Rahman, Ali. "Hakikat Pembentukan Peraturan Desa Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.
Sakti, Lanang. "Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2016). https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.307.
Sihombing, E N. "Establishment of Village Owned-Enterprises Legality Process In North Sumatera." Kumpulan Berkas Kepangkatan "¦, 2021, 1-12. https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4556152.
Simarmata, Jorawati, and Damai Magdalena. "Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait." Fungsional Perancang Pertama Peraturan Perundang-Undangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau), Hlm, 2015, 8-9. https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.414.
Sujendro, Edy. "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law." JURNAL USM LAW REVIEW 3, no. 2 (December 11, 2020): 385-403. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
Sulaiman N. Sembiring. "Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasiskan Nilai Keadilan." Nucl. Phys. 13, no. 1 (2023): 104-16.
Suwandi, Dedy, Agus Saiful Abib, and Tumanda Tamba SP. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Beritikad Baik Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Pengadilan." UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 2780-89. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1048.
Syahadat, Ray March, Priambudi Trie Putra, Ismail Saleh, Tandri Patih, Anendawaty Roito Sagala, and Dimas Muhammad Thoifur. "Visual Quality Protection of Ciboer Rice Fields to Maintain the Attraction of Bantar Agung Tourism Village." Agraris 7, no. 1 (2021): 64-77. https://doi.org/10.18196/AGRARIS.V7I1.6960.
Webb, Thomas E, and Robert Geyer. "The Drafters' Dance: The Complexity of Drafting Legislation and the Limitations of "˜Plain Language' and "˜Good Law' Initiatives." Statute Law Review 41, no. 2 (July 2, 2020): 129-58. https://doi.org/10.1093/slr/hmz008.
Zainal, Suadi, N. Nirzalin, F. Fakhrurrazi, Rizki Yunanda, Iromi Ilham, and B. Badaruddin. "Actualizing Local Knowledge for Sustainable Ecotourism Development in a Protected Forest Area: Insights from the Gayonese in Aceh Tengah, Indonesia." Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2302212.
Unduhan
File Tambahan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Jurnal ini menyematkan lisensi Creative Commons yang dapat dibaca mesin sederhana. Jurnal ini mengakui penggunaan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC).
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
