The Multi-Aktor Creator Liability atas Karya AI: Kerangka Normatif dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan subjek hukum dan mekanisme pertanggungjawaban atas karya cipta berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan fokus pada hukum positif Indonesia, serta dianalisis secara komparatif terhadap regulasi internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik internasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas hukum maupun kesadaran moral. Dengan demikian, pertanyaan penelitian utama terjawab: tanggung jawab hukum atas karya cipta berbasis AI tetap melekat pada manusia melalui prinsip creator liability. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi normatif yang menempatkan creator liability sebagai mekanisme pertanggungjawaban utama dalam revisi UU Hak Cipta, sekaligus memperkenalkan konsep multi-aktor liability. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada satu pihak, tetapi juga dapat dibagi antara programmer, pengendali sistem, dan korporasi yang memanfaatkan AI. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan kerangka futuristik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi regulator untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta menjadi pedoman bagi industri kreatif agar distribusi keuntungan dan perlindungan hak cipta tetap berkeadilan. Regulasi yang menegaskan manusia sebagai subjek hukum utama akan mencegah kekosongan hukum, menjaga integritas hak moral, serta memastikan distribusi hak ekonomi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum nasional agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menempatkan Indonesia dalam diskursus global mengenai hukum futuristik dan perlindungan hak cipta berbasis AI.