Penggunaan Law Analyzer dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.223-234Kata Kunci:
Law, Analyzer, Artificia, Perancang, Harmonisasi.Abstrak
Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi manusia. Salah satunya, kehadiran law analyzer, sebagai salah satu inovasi berbasis AI, mampu menganalisis, mengharmonisasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pada rancangan peraturan perundang-undangan secara efisien dan akurat yang dapat berpengaruh terhadap peran perancang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis dengan analisis kualitatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan law analyzer terhadap peran dan fungsi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun law analyzer dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam proses harmonisasi peraturan, keberadaannya juga menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya peran perancang peraturan perundang-undangan. Teknologi AI memiliki potensi untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga para perancang dituntut untuk melakukan upgrade skill agar tidak tergantikan dengan kehadiran AI.
Unduhan
Referensi
A. Buku
Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media, 2016.
Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. Penelitian Hukum. Malang: Setara Press, 2022.
Putro, Widodo Dwi. Filsafat Hukum Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse. Jakarta: Kencana, 2024.
Sedarmayanti. Good Governance Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Mandar Maju, 2012.
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Alsyam, Delfina Gusman, And Didi Nazmi. "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum." Uirlawreview 5, No. 2 (2021): 68-79, DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365.
Bn, Hermi Sari, Galang Asmara, And Zunnuraeni Zunnuraeni. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 22, No. 2 (2020): 314. Https://Doi.Org/10.26623/Jdsb.V22i2.2470.
Padma Widyantari, And Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi" Viii, No. 1 (2020): 117-23, DOI: https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384%E2%80%8B(%20Jurnal%20UNS%20)%E2%80%8B(%20Garuda%20).
Ari Setyono, Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah" Jurnal Ilmiah Hukum De Jure 4, No. September 2019 (N.D.): 189-205.
Jazuli, Ahmad, Imam Lukito, Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, And Insan Firdaus. "Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, No. 3 (2023): 309. Https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2023.V17.309-326
Luthfi, A. "Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)." Indonesian State Law Review (Islrev) 1, No. 2 (2019): 101-26. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Islrev/Article/View/38427.
Muhlizi, Arfan Faiz. "Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara." Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 5, no. 2 (2016).
Peraturan Perundang-Undangan. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan," 2011, 1-10.
Prabowo, Aditya Wahyu, Universitas Sebelas. "Peran Komite Nasional Indonesia Daerah ( Knid ) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946 Halaman Persetujuan Peran Komite Nasional Indonesia Daerah ( Knid ) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946," 2010.
Putra, G A, V Taniady, and ... "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan Ai Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunanya." Jurnal Rechts Vinding "¦ 12 (2023): 281-99. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1258%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1258/330.
Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasionalurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 2 (2020): 161-81. https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910.
Sales, Philip. "The Contribution Of Legislative Drafting To The Rule Of Law." Cambridge Law Journal 77, No. 3 (2018): 630-35. Https://Doi.Org/10.1017/S0008197318000624.
Seidman, Robert B. "Drafting For The Rule Of Law: Maintaining Legality In Developing Countries." Yale J. Int'l L. 12, No. 1983 (1987): 84.
Sigma Papers. "Law Drafting and Regulatory Management in Central and Eastern Europe," no. 18 (1997).
Sihombing, Eka Nam, And Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, No. 3 (2020): 419. Https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2020.V14.419-434.
Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, No. 1 (2017): 12-25.
Prabowo, Aditya Wahyu, Universitas Sebelas. "Peran Komite Nasional Indonesia Daerah ( Knid ) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946 Halaman Persetujuan Peran Komite Nasional Indonesia Daerah ( Knid ) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946," 2010.
Putra, G A, V Taniady, and ... "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan Ai Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunanya." Jurnal Rechts Vinding "¦ 12 (2023): 281-99. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1258%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1258/330.
Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasionalurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 2 (2020): 161-81. https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910.
Sales, Philip. "The Contribution of Legislative Drafting to the Rule of Law." Cambridge Law Journal 77, no. 3 (2018): 630-35. https://doi.org/10.1017/S0008197318000624.
SARGENT, WILLIAM. "The Loophole." Crab Wars 2019, no. 2 (2022): 103-7. https://doi.org/10.2307/j.ctv2n7j1kg.23.
Seidman, Robert B. "Drafting for the Rule of Law: Maintaining Legality in Developing Countries." Yale J. Int'l L. 12, no. 1983 (1987): 84.
Sihombing, Eka NAM, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (2020): 419. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.419-434.
Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 1 (2017): 12-25.
Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)," 2011.
"Ubena 2015, Above N. 8 At 4-7; Wahlgren 2004, Above N. 3 At 601-617; Wahlgren, 2014, Above N.3 At 25- 29; Summers, R.S., "˜The Technique Element In Law' (1971), 59 Calif. Law Rev. 733-751; Van Der Velden, W., "The Value-And Goal-Dependency Of Legislation A," n.d.
Wicipto Setiadi. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang Undangan Kementrian Hukum Dan Ham)." Diakses Pada Website: Http://Ditjenpp. Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/232-Proses-Pengharmonisasian-Sebagai-Upaya Meningkatkan-Kualitas-Peraturan-Perundang-Undangan.Html, n.d.
InternetAlsyam, Delfina Gusman, and Didi Nazmi. "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum." UIRLawReview 5, no. 2 (2021): 68-79.
BN, Hermi Sari, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 22, no. 2 (2020): 314. https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470.
Data, Perlindungan, Pribadi Ruu, Padma Widyantari, and Adi Sulistiyono. "PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG" VIII, no. 1 (2020): 117-23.
Dibentuk, Perundang-undangan Yang, and D I Daerah. "∽ Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah ∽ Ari Setyono ∽ 189." Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah 4, no. September 2019 (n.d.): 189-205.
"Direktur Jenderal Pp Kemenhumham Gunakan Ai Law Analyzer Untuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Dalam." Https://Www.Porosjakarta.Com/Hukum/064654733/Direktur-Jenderal-Pp-Kemenhumham-Gunakan-Ai-Law-Analyzer-Untuk-Rancangan-Peraturan-Menteri-Keuangan, n.d.
Efendi, Joenaidi, and Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). Jakarta: PrenadaMedia, 2018.
Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media, 2016.
Hadita, Eka NAM Sihombing dan Cynthia. Penelitian Hukum. Malang: Setara Press, 2022.
Jabar, Kemenkumham. "No Title." https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-jabar-bersama-brin-bahas-implementasi-artificial-intelligence-ai-pada-proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan, 2024.
Jazuli, Ahmad, Imam Lukito, Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, and Insan Firdaus. "Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 3 (2023): 309. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.309-326.
Luthfi, A. "Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)." Indonesian State Law Review (ISLRev) 1, no. 2 (2019): 101-26.
Muhlizi, Arfan Faiz. "Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara." Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 5, no. 2 (2016).
Perundang-undangan, Peraturan. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan," 2011, 1-10.
PP, Ditjen. "Https://Www.Porosjakarta.Com/Hukum/064654733/Direktur-Jenderal-Pp-Kemenhumham-Gunakan-Ai-Law-Analyzer-Untuk-Rancangan-Peraturan-Menteri-Keuangan." Artikel, n.d.
Prabowo, Aditya Wahyu, Universitas Sebelas. "Peran Komite Nasional Indonesia Daerah ( Knid ) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946 Halaman Persetujuan Peran Komite Nasional Indonesia Daerah ( Knid ) Surakarta Dalam Pergerakan Politik Di Surakarta Tahun 1945-1946," 2010.
Putra, G A, V Taniady, and ... "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan Ai Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunanya." Jurnal Rechts Vinding "¦ 12 (2023): 281-99.
Putro, Widodo Dwi. FILSAFAT HUKUM PERGULATAN FILSAFAT BARAT, FILSAFAT TIMUR, FILSAFAT ISLAM, PEMIKIRAN HUKUM INDONESIA HINGGA METAJURIDIKA DI METAVERSE. Jakarta: Kencana, 2024.
Sales, Philip. "The Contribution of Legislative Drafting to the Rule of Law." Cambridge Law Journal 77, no. 3 (2018): 630-35. https://doi.org/10.1017/S0008197318000624.
Sedarmayanti. "Good Governance Pemerintahan Yang Baik," 15. Bandung: Mandar Maju, 2012.
Sihombing, Eka NAM, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (2020): 419. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.419-434.
Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 1 (2017): 12-25.
Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)," 2011.
Wicipto Setiadi. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang Undangan Kementrian Hukum Dan Ham)." Diakses Pada Website: Http://Ditjenpp. Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/232-Proses-Pengharmonisasian-Sebagai-Upaya Meningkatkan-Kualitas-Peraturan-Perundang-Undangan.Html, n.d.
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal ini menyematkan lisensi Creative Commons yang dapat dibaca mesin sederhana. Jurnal ini mengakui penggunaan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC).
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Cara Mengutip
