Urgensi Pengaturan Injunction dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Abstrak

Konsep injunction di negara-negara common law memiliki kemiripan dengan konsep provisi, penyitaan, dan penetapan sementara sehingga konsep injunction tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan dari provisi, penyitaan, dan penetapan sementara. Penelitian ini mengkaji pengaturan injunction di negara- negara common law dalam hal ini Amerika Serikat dan Singapura kemudian ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia melalui RUU Hukum Acara Perdata. Metode penelitian dilakukan secara normatif kemudian diterangkan secara deskriptif disertai dengan preskripsi tentang bagaimana seharusnya pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara di Indonesia. Pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara masih tersebar di berbagai undang-undang bahkan sebagian besar peninggalan kolonial Belanda yang dipakai tanpa adanya terjemahan resmi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan. Upaya negara dalam membentuk suatu hukum acara perdata khas Indonesia dapat dilihat melalui RUU Hukum Acara Perdata. RUU ini juga mengandung konsep yang mirip dengan injuction. RUU yang diharapkan dapat menghapuskan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan masih tidak merinci konsep serupa injunction di Indonesia.