Penataan Regulasi dalam Upaya Mendukung Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perkebunan

Abstrak

Pembentukan holding company untuk merestrukturisasi industri perkebunan pelat merah tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan mesin perekonomian negara. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 dan Nomor 72 Tahun 2016 yang diberlakukan sebagai pengesahan pembentukan holding BUMN menuai kontroversi dan perdebatan publik. Persoalan mendasar dari prosedur ini adalah kewajiban hukum Perusahaan Induk untuk mengelola Perusahaan Anak. Dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, konsep perseroan terbatas menghadirkan permasalahan tersendiri. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai kewajiban hukum kepada pihak ketiga. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang didukung dan diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas sebagai pedoman pengelolaan BUMN Perkebunan tidak memberikan keyakinan pada dunia usaha bahwa BUMN Perkebunan perlu tumbuh dan sehat. Dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang terus berkembang, serta tingginya kebutuhan pengelolaan perusahaan grup di kalangan pelaku usaha yang melakukan pengembangan dan perluasan usaha, penyesuaian terhadap kedua peraturan tersebut menjadi sangat penting. Paradigma bisnis modern yang mendorong konsolidasi operasi terpusat menjadi tantangan tersendiri, yang dapat memicu pertumbuhan. Sebagai kesimpulan mekanisme pengelolaan holding dalam tata kelola perseroan harus diatur secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha BUMN Perkebunan yang sudah mapan.