Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terbaru memuat konsep pidana kerja sosial yang dianggap sebagai upaya pembaharuan dalam sistem hukum pidana. Pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana di negara ini memerlukan mekanisme yang tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi terpidana melalui partisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pidana kerja sosial, sehingga dapat memperkuat pemahaman penegak hukum mengenai Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang diakui. Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, penelitian ini mengakui bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan menekankan pentingnya pembaruan hukum jika diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan melakukan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, ditemukan bahwa proses peradilan pidana menghasilkan overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pentingnya pemberlakuan pidana kerja sosial menjadi sangat relevan. Namun, untuk menjalankan pidana kerja sosial secara efektif, diperlukan prosedur yang terorganisir dan sistematis. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Kami menyarankan agar pihak terkait dapat memanfaatkan pengesahan KUHP sebagai momen pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan meningkatkan kompetensi dan koordinasi subsistem peradilan pidana dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial.