Penundukan Diri Non-Muslim dalam Qanun Jinayat Aceh: Penyimpangan atau Pengembangan Asas Hukum Pidana?

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan logika hukum atas pembolehan memilih hukum pidana bagi non- Muslim yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh berdasarkan salah satu asas hukum yang dimunculkan (endorsement) sebagai dasar pembentukan norma dalam qanun dimaksud, yakni asas penundukan diri yang sejatinya tidak dikenal dalam hukum pidana. Data penelitian adalah beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh terhadap pelanggaran Qanun Jinayat yang dilakukan oleh non-Muslim. Diasumsikan bahwa putusan tersebut merupakan sebuah pergeseran asas hukum pidana. Masalah ini akan dianalisis dengan mengamati prinsip dasar di dalam hukum pidana, antara lain asas berlakunya hukum pidana dan politik hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari segi prinsip hukum pidana yang merupakan hukum memaksa, penundukan diri ini merupakan penyimpangan, namun dari sisi politik hukum, karena lahirnya ketentuan yang dibolehkan di dalam qanun merupakan sebuah proses politik yaitu tuntutan untuk memberlakukan Syariat Islam yang pada dasarnya hanya berlaku untuk orang Islam, maka sebagai perlunakan dari asas territorial kepada non-Muslim dibolehkan untuk memilih.