Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Abstrak

Kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik atau yang disebut illicit enrichment masih menjadi isu yang hangat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen pelaporan kekayaan pejabat publik yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat publik. Pada praktiknya, banyak pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar dan dicurigai diperoleh secara tidak sah tetapi terhadap aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebab belum atau tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilik potensi penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan jalan kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang bertujuan untuk meminimalisasi timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa setidaknya terdapat dua alternatif jalan untuk menjawab persoalan tersebut, yakni (a) menjadikan kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak terbukti keabsahannya menjadi salah satu delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi; atau (b) memformulasikan dan mengesahkan ketentuan terkait illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset. Kriminalisasi illicit enrichment merupakan bentuk implementasi atas ketentuan Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif.