Transplantasi Regulatory Impact Assessment+: Reposisi Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang
DOI:
https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.175-198Kata Kunci:
Keywords, Scientific Paper, Regulatory Impact Assessment, Law, Kata Kunci, Naskah Akademik, Undang-Undang.Abstrak
Sepanjang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 berlaku, pengaturan proses penyusunan Naskah Akademik masih menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Baik ketentuannya dalam undang-undang maupun Dokumen Pedoman Penyusunan Naskah Akademik yang diterbitkan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat belum mewajibkan metode penyusunan Naskah Akademik dengan pola analisis yang konsisten. Hal ini berimplikasi pada kualitas substansi Naskah Akademik yang tidak mengakomodasi muatan Regulatory Impact Assessment seperti penentuan alternatif kebijakan dan analisis dampak untuk menghasilkan kebijakan terbaik. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan guna mengetahui: (i) Permasalahan pengaturan dan praktik penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan (ii) Mekanisme reposisi Naskah Akademik terkait asas keterbukaan melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan basis data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan dua hasil. Pertama, dari segi pengaturan dan praktik, terdapat problematika bahwa Naskah Akademik masih berkedudukan sebagai justifikasi Rancangan Undang-Undang dan realitas penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang masih lemah berdasarkan analisis peran masyarakat dalam dinamika pelaksanaan metode penelitian yang dipandang tidak signifikan. Kedua, dibutuhkan mekanisme reposisi Naskah Akademik melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+ dengan lima hal berikut: i) reposisi penggunaan Regulatory Impact Assessment dalam tahapan pembentukan undang-undang, ii) pemuatan mekanisme inventarisasi masyarakat terdampak, iii) memuat petunjuk detail pelaksanaan penelitian penyusunan Naskah Akademik dilakukan, iv) mengubah struktur Naskah Akademik melalui penyesuaian Regulatory Impact Assessment + agar menampung mekanisme alternatif kebijakan, hingga v) merinci tata cara dan aspek pertimbangan pelaksanaan mekanisme Cost-benefit Analysis.Unduhan
Referensi
Affandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 231-55.
ALW, Lita Tyesty. "Urgensi Naskah Akademik Sebagai Upaya Reformasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." In Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019gas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia, 521-38. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
Amin, Rizal Irvan, Riska Ulfasari Dewi, and Tegar Satrio W. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 2 (2020).
Andriani, Henny. "Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Undang-Undang Yang Responsif." In Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019, 2-52. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020.
Anggono, Bayu Dwi. "Reformasi Regulasi Untuk Penguatan Substansi Dan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Telaah Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)." In Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
Arif, M. Yasin Al, and Hasanuddin Muhammad. "Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018." Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 243-62.
Arrsa, Ria Casmi. "Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 3 (2013): 397-415.
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Guru. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2018.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Pembuat Akgta Tanah. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jawa Tengah. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keolahragaan. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Bali. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Barat. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Selatan. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Tengah. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Utara. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sumatera Utara. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesi, Abolisi, Dan Rehabilitasi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tenang Jaminan Fidusia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahana Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 2, no. 5 (2014): 285-305.
But, J.J.. D. K. Jongkind & W. J. M. Voermans, "Direct Democracy in the Constitution: Good or Bad for Democracy," The Theory and Practice of Legislation 11, no. 1 (2023): 53.
Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan, and Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015 - 2019.o Title. Jakarta: Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2013.
Gustaliza, Resma Bintani. "Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan." In Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia, 84-111. Jalarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
Harahap, Zairin. "No Questioning The Constitutional Review To The Government Regulation In Lieu Of Law (Perppu)." Jurnal Yudisial 7, no. 3 (2014).
Hermanto, Bagus. "Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia," The Theory and Practice of Legislation 11, no. 1 (2023): 8.
Jusuf, Nabila, Agil Oktaryal, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, Fajri Nursyamsyi, Giri Ahmad Taufik, Gita Putri Damayana, M Nur Sholikin, Muhammad Faiz Aziz, and Ronald Rofiandri. Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 2020. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2021.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan." Jakarta, 2021.
Maarif, Ihsanul. "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Litigasi 23, no. 2 (2022): 272-90.
Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," mkri.id, 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU
Mohammad, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Depok: Rajawali Press, 2019.
Nalle, Victor Imanuel W., and Jenna Kristina. "Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2020): 127-49.
Nalle, Victor Imanuel W., and Louisa Arianto, "Media Baru dan Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Deliberasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Jurnal Legislasi Indonesia 20, 4 (2024): 21.
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2018.
"”"”"”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Permusikan. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.
RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2017.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Qiara Media. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
Sumardjono, Maria S.W. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
Suska. "Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011." Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (2016): 357-79.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011).
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 (2014).
Wicaksono, Dian Agung. "Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 2 (2023): 44-60.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Jurnal ini menyematkan lisensi Creative Commons yang dapat dibaca mesin sederhana. Jurnal ini mengakui penggunaan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC).
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
