Analisis Perbandingan Pendekatan Pengelolaan Lahan untuk Pembangunan Publik di Tanah Adat: Penekanan Bank Tanah Koperasi (BTK) dalam Studi Kasus Minangkabau

Abstrak

Tanah adat, yang dikenal sebagai tanah ulayat di Indonesia, memiliki status unik yang membedakannya dari jenis tanah lainnya, terutama jika digunakan untuk kepentingan publik. Praktik pengadaan tanah oleh pemerintah berisiko mengikis status ini, yang berpotensi memengaruhi kelompok sosial masyarakat adat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat, melalui pemerintah daerah dan lembaga lain, direkomendasikan sebagai pendekatan alternatif untuk pengadaan tanah. Penelitian ini mengkaji berbagai perangkat pengelolaan tanah, dengan fokus pada tanah adat di Minangkabau untuk tujuan publik dan pembangunan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang dikaitkan dengan produk hukum dan analisis isi penelitian sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel kunci yang terkait dengan tanah adat: penguasaan, pemanfaatan, dan legalitas. Variabel-variabel ini dianalisis dalam konteks kepentingan publik dan keterbatasan penelitian. Tiga skema penyediaan tanah dieksplorasi: Penyediaan Tanah, Bank Tanah Koperasi (BTK), dan Komersialisasi Tanah. Setiap skema memiliki dampak yang berbeda pada kepemilikan tanah, legalitas, dan kesejahteraan kolektif masyarakat adat. Sementara Penyediaan Lahan menawarkan kompensasi langsung tetapi kehilangan kendali atas tanah, BTK dan Komersialisasi Lahan memungkinkan kelompok adat untuk mempertahankan kepemilikan tanah, dengan BTK menjadi pilihan yang lebih disukai karena mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Studi ini menyimpulkan bahwa BTK adalah pendekatan yang paling layak untuk memastikan manfaat ekonomi jangka panjang dan kendali atas tanah bagi masyarakat adat. Namun, hal itu memerlukan dukungan pemerintah terkait penyesuaian hukum dan kerangka kerja untuk kerja sama.