Analisis Perbandingan Penerapan Konsep Checks and Balances dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia

Penulis

  • Rianda Dirkareshza FH UPN Veteran
  • Eka NAM Sihombing (Scopus ID: 57225000504) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  • Muhammad Fauzan

DOI:

https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.67-80

Kata Kunci:

Perbandingan, Pembentukan Hukum, Pengawasan, Rekonstruksi

Abstrak

Di dalam kerangka tata kelola negara Indonesia, asas checks and balances antar lembaga ketatanegaraan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum. Indonesia menganut sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun kewenangan legislatif DPD dalam penyusunan undang-undang masih terbatas. Selain itu, pengawasan yudisial dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA). Kondisi tersebut melahirkan pertanyaan penelitian mengenai konsep pengawasan dalam proses pembentukan undang-undang, yang dikaji dari perspektif konstitusionalisme komparatif serta melalui rekonstruksi konsep pengawasan untuk meningkatkan mekanisme checks and balances. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang mengintegrasikan analisis normatif-yuridis, komparatif, konseptual, dan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan konsep bikameral lunak, yang ditandai dengan asimetri kewenangan antara kedua kamar dalam proses pembuatan undang-undang, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme pengawasan yudisial utama. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Rusia mempertahankan sistem pengawasan internal yang kuat dalam lembaga legislatif mereka, sehingga melengkapi fungsi pengawasan yudisial dan memperkuat checks and balances antara cabang legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, disarankan agar kerangka pengawasan dalam proses legislasi Indonesia diperkuat melalui rekonstruksi mekanisme pengawasan, dengan memperluas peran DPD, khususnya dalam mengkaji, menyetujui, atau memveto rancangan undang-undang untuk menciptakan sistem checks and balances yang lebih seimbang dan meningkatkan pengawasan internal legislatif.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Rianda Dirkareshza, FH UPN Veteran

Referensi

Achmad Kosasih, M M. Legislasi Dan Perwakilan Politik. Indigo Media, 2023.

Afandi, Emilianus. "Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman." UAJY, 2014.

Ahmadi, Ahmadi. "Konstitusional Review: Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan." Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 9, no. 1 (2014): 43-60.

Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah KonstitusI." Legality 25, no. 2 (2018): 247-60.

Alim, Muhammad. "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 1 (2010): 119-42.

Batubara, Ismed, Ridwan Tanjung, Imam Yazid, Ahmad Khoirul Fata, Mardian Idris Harahap, Samsul Bahri, and others. Risalah Politik Al Washliyah: Doktrin Dan Gerakan Politik Al Washliyah Di Indonesia. Centre For Al Washliyah Studies, 2023.

Buana, Teuku Zulman Sangga, and Adwani Adwani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2, no. 3 (2018): 677-88.

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2017): 336-42.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." Jurnal Konstitusi 13, no. 3 (2016): 552-74. https://doi.org/10.31078/jk1334.

Chidqi, Achmad Labib. "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal." Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 4, no. 1 (2020): 75-94.

Chulyukin, L D, and V V Guryanova. "Law-Making Activity as a Type of Legal Process." Russian Journal of Legal Studies (Moscow) 5, no. 4 (2018): 38-44.

Cristalia, Desy. "Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang Di Indonesia." Al-Balad: Journal of Constitutional Law 2, no. 1 (2020).

DONI SILALAHI, S H A, and others. "Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang." Jurnal Nestor Magister Hukum 3, no. 3 (2016): 209848.

Dry, Murray. "Separation of Powers in Practice." Perspectives on Politics 3, no. 03 (2005). https://doi.org/10.1017/s1537592705390256.

Effendi, Orien, and others. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 7, no. 2 (2020): 111-33.

Faharudin, Faharudin. "Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik." Jurnal Hukum Volkgeist 1, no. 2 (2017): 115-28.

Fajriyah, Mira. "Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional Di DPR RI." Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 48-71.

Hamdi, M Adib Akmal, Xavier Nugraha, and Gio Arjuna Putra. "Konstruksi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Memberikan Keterangan Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." Widya Yuridika: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2023): 297-310.

Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." DIVERSI: Jurnal Hukum 8, no. 2 (2022): 380-405.

Haspel, Moshe, Thomas F Remington, and Steven S Smith. "Lawmaking and Decree Making in the Russian Federation: Time, Space, and Rules in Russian National Policymaking." Post-Soviet Affairs 22, no. 3 (2006): 249-75.

Hayati, Nyoman Nidia Sari. "Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral." Rechtsvinding 1, no. 1 (2023): 11-18.

Hidayat, Taufik, Dodi Haryono, and Abdul Ghafur. "Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen Di Indonesia." Riau University, 2015.

Ilham, Putri Noor, and Denny Prihatmadja. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Lex Jurnalica 5, no. 2 (2008): 17965.

Indrayati, Rosita. "Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Kertha Patrika 38, no. 2 (2016): 117-30.

Ismiyanto, Ismiyanto, and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Tinjauan Hukum Negara Kesatuan Yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances." JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM 16, no. 01 (2023): 128-37.

Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020). https://doi.org/10.18196/jphk.1208.

Köker, Philipp. "Why Dictators Veto: Legislation, Legitimation and Control in Kazakhstan and Russia." Democratization 27, no. 2 (2020): 204-23.

Krauss, Svenja, and Maria Thürk. "Stability of Minority Governments and the Role of Support Agreements." West European Politics 45, no. 4 (2022): 767-92.

Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang." Jurnal Konstitusi 11, no. 1 (2014): 18-42.

Latif, Abdul, and Hery Chariansyah. "Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang." UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 2444-55.

Madjid, Mario Agritama S W, and Anom Wahyu Asmorojati. "The Urgency of the Constitutional Question by the Constitutional Court and Its Relevance to the Indonesian Democracy Index during the COVID-19 Pandemic." Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (2023): 59-74.

Marleku, Alfred. "Mounk, Yascha: PEOPLE VS. DEMOCRACY - WHY OUR FREEDOM IS IN DANGER AND HOW TO SAVE IT." Politologický Časopis - Czech Journal of Political Science, 2020. https://doi.org/10.5817/pc2020-1-94.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.

Maulidi, M Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision Of." Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (2019).

Mihradi, Raden Muhammad, Dinalara Dermawati Butar-Butar, Andi Muhammad Asrun, Bambang Heriyanto, Niki Susanti, and others. "KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PEMANTUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016." PALAR (Pakuan Law Review) 9, no. 1 (2023): 1-13.

Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, Nabhani Yustisi, and others. "DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 764-73.

Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan Kesatu." Bandung, 2008.

Nazmi, Didi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 53-62.

Nugroho, Wahyu. "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive and Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)." Jurnal Legislasi Indonesia 10 (2013): 209-18.

Panjaitan, Hulman. "Dewan Perwakilan Daerah Dan Kewenangannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal Hukum Tô-Râ 1, no. 3 (2015): 229-36.

Pratama, Abri Dealdi. "OLIGARKI DALAM PENGELOLAAN NEGARA: TELAAH PEMIKIRAN POLITIK ARISTOTELES." Universitas Nasional, 2023.

Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta ALW. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 280-93.

Raihan, Muhammad, and Ali Imran Nasution. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." DIVERSI: Jurnal Hukum 8, no. 2 (2022): 304-32. https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024.

Ramadhaniyansyah, M Rifqi. "URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ridwan, S H, and others. "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018.

Ru'ati, Amien, Garciano Nirahua, and Ronny Soplantila. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat Di Indonesia." PATTIMURA Legal Journal 1, no. 1 (2022): 15-29.

Ruliah, Ruliah. "Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia." Halu Oleo Law Review 2, no. 1 (2018): 387-402.

Safa'at, Muchammad Ali. Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan Di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, Dan Indonesia. Universitas Brawijaya Press, 2010.

Samsonov, Nikolay V. "Acts of Constitutional Justice as Sources of Russian Civil Procedural Law." Law: J. Higher Sch. Econ., 2023, 70.

Sanjaya, Dixon, Rasji Rasji, and others. "PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020." Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 3255-79.

Sapitri, Imelda. "Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD." Universitas Islam Riau, 2019.

Sastra, Irmayadi, and others. "CHECK AND BALANCES KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)." JHR (Jurnal Hukum Replik) 5, no. 2 (2017): 184-99.

Schnatterer, Tinette. "Understudied and Underestimated? What Determines Scientific Attention on Second Chambers?" French Politics 13 (2015): 302-17.

Setiawan, Heru, and Fifiana Wisnaeni. "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai the Guardian of Constitution." Fakultas Hukum, 2017.

Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 1 (2016): 77-92.

Sunardi, Sunardi. "Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Cheks and Balances Di Lingkup Legislatif." Constitutional Law Review 2, no. 2 (2023): 73-90.

Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." Jurnal Konstitusi 7, no. 6 (2010): 25-50.

Suyadi, Asip. "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum." Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (2018): 1-18.

Thalib, Abdul Rasyid, and M Sh. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Toding, Adventus. "DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan." Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 295-314.

Vile, Maurice John Crawley. Constitutionalism and the Separation of Powers. Vol. 92. Clarendon Press Oxford, 1967.

Wahyudi, Rizki, Muhammad Gaussyah, Darmawan Darmawan, and others. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal Mercatoria 11, no. 2 (2018): 174-92.

Whittington, Keith E. "Political Foundations of Judicial Supremacy: The President, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in US History." Political Foundations of Judicial Supremacy, 2007.

Widodo, Hananto. "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (2012): 419-36.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 119.

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 03 (2017): 313-24.

Diterbitkan

2025-03-31

Cara Mengutip

Dirkareshza, R., NAM Sihombing, E., & Fauzan, M. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep Checks and Balances dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 25(1), 67–80. https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.67-80

Terbitan

Bagian

Artikel

Artikel Serupa

1 2 3 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.