Politik Perampasan Tanah: Kematian Senyap Emansipasi dalam Hukum Agraria

Abstrak

Di tengah gelombang pembangunan Indonesia yang terus berlanjut, konflik agraria yang bermanifestasi dalam perampasan tanah semakin mengemuka, meskipun seringkali tidak memiliki justifikasi hukum yang jelas. Studi ini secara kritis mengkaji peran hukum dalam memfasilitasi dan merampas tanah, serta mengkaji mekanisme yang mendasari kerangka hukum untuk menjalankan fungsi tersebut. Studi ini membahas kesenjangan signifikan dalam wacana ilmiah mengenai dimensi hukum perampasan tanah. Dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal, penelitian ini memanfaatkan studi literatur yang ekstensif, analisis regulasi, dan tinjauan putusan pengadilan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perampasan tanah di Indonesia tidak semata-mata didorong oleh praktik informal atau paksaan ekstralegal. Sebaliknya, perampasan tanah seringkali difasilitasi melalui instrumen hukum, terutama dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana hukum dimobilisasi untuk melegitimasi perampasan, menutupi kekerasan struktural di balik kedok legalitas. Dalam konteks ini, visi emansipatoris hukum agraria Indonesia menghadapi erosi sistemik. Alih-alih menghilang secara pasif, hukum justru dibongkar secara aktif di bawah pengaruh imperatif neoliberal yang tertanam dalam reformasi kebijakan pasca-1997. Pada akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah penengah yang netral dalam konflik agraria, melainkan alat yang ampuh untuk akumulasi melalui perampasan.