Model Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi dalam Aksi Filantropi Crowdfunding

Abstrak

Donasi berbasis online atau dikenal dengan crowdfunding kini semakin marak sejak saat era Covid melanda dan menjadi fenomena sosial baru hingga sekarang. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai platform penghimpun donasi di Indonesia dan menyebabkan Indonesia menjadi negara paling dermawan berdasarkan hasil survei Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021. Regulasi yang menjadi dasar aktifitas ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Berbagai kasus mulai bermunculan dengan berbagai modusnya namun regulasi yang ada belum optimal mengakomodasi ekspektasi masyarakat khususnya donatur yang beritikad baik dan peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan menemukan Model Pengaturan Hukum yang efisisen dengan analisis pendekatan pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi sebagai bentuk perbaikan arah/tujuan/ re-orientasi penanganan kasus CF di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bantuan Teori Hukum Responsif sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih responsif yang memandang bahwa sistem hukum tidak luput dari pengaruh subsistem lainnya salah satunya subsistem ekonomi dengan model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi yang juga dilakukan berdasarkan Asas Restoratif Justice, tanpa mencederai kewibawaan hukum pidana. Rekomendasi yang ditawarkan untuk optimalisasinya adalah pembaharuan terhadap regulasi yang sudah tidak mampu menjangkau pola-pola crowdfunding berbasis sosial media yang tidak hanya menyebar dalam waktu singkat melainkan dapat menembus batas yurisdiksi sebuah negara.