Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Pengungsi Asing

Abstrak

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menangani permasalahan terkait pengungsi, Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kajian ini lebih mendalam dibandingkan kajian-kajian sebelumnya karena berfokus pada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik pada tingkat peraturan presiden. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan pengungsi asing di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman resmi dalam mengelola pencari suaka dan pengungsi internasional. Peraturan ini lebih bersifat operasional, misalnya, mekanisme perlindungan seperti penampungan, akomodasi, kesehatan, dan pendidikan, serta layanan dasar dan koordinasi dengan UNHCR/IOM, tetapi tidak memberikan status hukum formal bagi pengungsi.Salah satu implementasinya adalah relokasi pencari suaka dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) ke tempat penampungan sementara, sehingga memungkinkan penyediaan kebutuhan dasar, yang difasilitasi dan didanai oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Perbedaan utama antara kewajiban internasional untuk meratifikasi konvensi dan kewenangan domestik melalui Peraturan Presiden terletak pada sumbernya, sifat mengikat, dan implikasinya terhadap status hukum dan hak-hak pengungsi secara khusus. Peraturan ini dipandang sebagai alternatif untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, yang belum diratifikasi Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menguraikan beberapa ketentuan penting, termasuk definisi utama, mekanisme penahanan, prosedur penampungan, dan langkah-langkah perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi. Peraturan ini terdiri dari 45 pasal yang merinci mekanisme koordinasi antara lembaga pemerintah dalam mengelola pengungsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).