Integrasi Prinsip Estoppel sebagai Pelengkap Regulasi Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki konsep estoppel dan potensi penggabungannya ke dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini penting bukan karena hukum perdata Indonesia kurang memberikan perlindungan, tetapi karena kerangka kerja yang ada mungkin tidak selalu memberikan artikulasi konseptual yang optimal dalam menangani kerugian yang timbul dari ketergantungan. KUHP mengakui prinsip-prinsip seperti pacta sunt servanda dan itikad baik; namun, perlindungan terhadap ketergantungan tidak terbatas pada prinsip-prinsip ini, karena juga ditangani melalui tindakan melawan hukum (Pasal 1365) dan doktrin culpa in contrahendo. Oleh karena itu, akan berlebihan untuk mengklaim adanya kekosongan hukum. Dalam banyak sistem hukum, khususnya dalam tradisi hukum umum, estoppel telah berkembang untuk menangani ketergantungan, kerugian, dan ketidakadilan. Dalam sistem hukum perdata, perlindungan terhadap ketergantungan tidak bergantung pada estoppel sebagai doktrin terpisah; melainkan, terintegrasi dalam prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif, dengan memeriksa undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Temuan menunjukkan bahwa estoppel telah berevolusi dari aturan pembuktian menjadi doktrin yang berkaitan dengan keadilan. Di Indonesia, nilai-nilai serupa tercermin dalam itikad baik, rechtsverwerking, dan tindakan melawan hukum, yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini selaras dengan pemahaman estoppel yang berkembang dalam mempromosikan keadilan dalam sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengemukakan estoppel sebagai respons terhadap kesenjangan hukum, tetapi sebagai kerangka konseptual yang komplementer dan adaptif, yang terdiri dari representasi, ketergantungan yang wajar, dan kerugian, yang dapat diintegrasikan melalui interpretasi, pengembangan yurisprudensi, dan penyempurnaan hukum secara bertahap.