Mengabaikan Prinsip Kehati-hatian dalam Perizinan Lingkungan: Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain dan Mekanisme Pembuktian Baru

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan mendekriminalisasi Pasal 102 dan menggabungkannya dengan Pasal 109. Pasal-pasal tersebut telah diubah dari delik perilaku menjadi delik berbasis hasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan penelitian perbandingan dengan pendekatan penelitian undang-undang, yang digunakan untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan mengkaji perubahan Pasal 109. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa karena adanya revisi pasal-pasal tersebut, sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan jika seseorang atau badan tidak memiliki izin lingkungan sampai terjadinya kerusakan lingkungan. Sebuah studi di Inggris, Belanda, dan Swedia menunjukkan negara-negara tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menghukum tindakan badan yang tidak memiliki izin lingkungan sebagai delik perilaku. Perbandingan akan dilakukan antara hal ini dan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Saat ini, untuk menegakkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jaksa perlu menggunakan metode pembuktian yang sama dengan yang digunakan untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98, 99, dan 100. Hal baru dari penelitian ini adalah bahwa perubahan dari delik perilaku menjadi delik berbasis hasil berpotensi merusak lingkungan hidup Indonesia. Hal ini akan dibuktikan secara ilmiah dalam artikel ini. Dekriminalisasi Pasal 102 dan amandemen Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya mengubah sistem pembuktian dalam kasus pelanggaran izin lingkungan hidup, yaitu melalui pembuktian ilmiah, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian asas kehati-hatian.