Paradoks Hukum Keadaan Darurat dalam Pasal 12 UUD 1945: Menghindari State of Exception yang Permanen dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi ketegangan konstitusional yang melekat pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Identifikasi masalah utama dalam kajian ini berpusat pada paradoks operasionalisasi Pasal 12 melalui regulasi yang sudah usang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Permasalahan krusial dari regulasi tersebut adalah pemberian "surat kuasa kosong" (blanco mandaat) kepada Presiden tanpa batas waktu yang jelas, tertutupnya pintu pengawasan legislatif (DPR) dan yudisial (pengadilan), serta wataknya yang terlalu militeristik sehingga gagal merespons krisis modern seperti pandemi kesehatan atau serangan siber. Dengan menggunakan pisau analisis perdebatan intelektual antara Carl Schmitt dan Hans Kelsen, penelitian ini membedah apakah Indonesia saat ini lebih condong pada model kedaulatan keputusan yang absolut atau model normativisme yang terkontrol. Permasalahan krusial ditemukan pada eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang dinilai sudah usang, militeristik, dan minim pengawasan, sehingga berpotensi menciptakan "lubang hitam hukum" (legal black holes). Melalui metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini menguraikan urgensi pembaruan hukum tata negara darurat melalui rekonseptualisasi pengawasan legislatif dan yudisial, serta pengadopsian uji proporsionalitas. Penulis berargumen bahwa tanpa reformasi struktural terhadap regulasi operasional Pasal 12, risiko transisi menuju "legalisme autokratis" akan tetap menjadi ancaman laten bagi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum keadaan darurat di Indonesia saat ini berada dalam kondisi berbahaya karena masih menggunakan regulasi yang usang (UU No. 23 Tahun 1959). UU lama ini memberikan "surat kuasa kosong" (blanco mandaat) kepada presiden, tidak memiliki batas waktu yang jelas, serta menutup pintu bagi pengawasan DPR dan pengadilan. Selain itu, UU tersebut terlalu militeristik dan tidak mampu merespons krisis modern seperti pandemi kesehatan atau serangan siber.  Sebagai solusi nyata, penelitian ini merumuskan model baru bernama Model Pragmatic Hybrid. Model ini memberikan jalan tengah agar pemerintah tetap bisa bertindak cepat saat krisis, namun tidak kebablasan menjadi diktator.