The Right to Control Land by The State in Use of Land for Investment
DOI:
https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.483-494Keywords:
land control rights, investment, stateAbstract
Along with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which regulates land acquisition for investment, there are several conflicts about that. These investment provisions prevent investors to invest their capital in Indonesia. One way to fulfill investors' wishes is to carry out legal transplantation and harmonization. The problems are related to land control by the state for investment and the existence of investment laws and Job Creation laws which has problems with current legal provisions, as well as how to utilize transplantation in harmonization of laws and regulations governing investment. This article aims to find a solution to accelerate regulation through transplantation and harmonization of law in the land sector. This research uses normative juridical methods. The results found were that the investment regulations in the land sector, and the regulations in the job creation law, still overlap so that it becomes an obstacle for investors. Therefore, the acceleration of regulations to fulfill investors' desires is carried out through transplantation and legal harmonization.Downloads
References
Brugink, J.J.H. Rechtsreflecties, Terjemahan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Delfayanto, Oksi. Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
Dworkin, Ronald. Legal Research. Daedalus: Spring, 1973.
Fathurohman, Ferry. Transplantasi Hukum Dan Masalahnya, Disertasi Berjudul "Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
Fauzi, Noer. Petani Dan Penguasa Dinamika Perjalanan Polltik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Ismail, Nurhasan. Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan. Malang: Setara Press, 2018.
Kebudayaan, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Dan. Pergeseran Sebagai Kata Sifat (n) Berarti: (1) Pergesekan; (2) Peralihan; Perpindahan; Pergantian; Bandingkan Dengan Arti Kata Penggeseran Sebagai Kata Sifat (n) Berarti Proses, Cara, Perbuatan Menggeser. Berasal Dari Kata Geser Sebagai Kata Kerja (v) Ber. Jakarta: Kemendikbud RI, 2008.
Nurjaya, I Nyoman. Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikuitural : Perspektif Antropologi Hukum. Dalam Menuntaskan Agenda Reformasi : Dinamika Pembangunan Hukum Di Indonesia. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya-Setara Pers, 2008.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980.
Redi, Ahmad. Omnibus Law, Diskursus Pengadaptasiannya Kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional.
Jakarta: Rajawali Press, 2020.
Sari, Ni Luh Ariningsih. "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi." Jurnal Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 997.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. Surabaya: Arkola, 2003.
Syamsudin, H. Aziz. Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Tina Amalia, Harry Budi Hartono. Dinamika Hukum Isvestasi Di Indonesia. Jakarta: Karya Ilmu Bermanfaat, 2021.
Wibowo, Basuki Rekso. Omnibus Law Sebagai Kebijakan Politik Dalam Pembaruan Hukum: Solusi Atau Masalah Baru?, Dalam Sri Hajati, Dinamika Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.
Yusuf, Chandra. Omnibus Law Di Indonesia: Suatu Implementasi Hukum Yang Tidak Sesuai Dengan Sistem Hukum, Dalam Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Jakarta. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Zulfikar, Ary. Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Pengutan Struktur Ekonomi Kerakyatan. Bandung: Keni Media, 2019.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
The copyright of each article is retained by the author (s). Authors agree to grant the first publication rights to Jurnal Penelitian Hukum De Jure. The Journal embeds a simple machine-readable under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC). Thus, papers in this Journal can be used freely for non-commercial purposes with the acknowledgment of authorship and publication in this journal.
