Penguatan Peran POLRI dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional

Abstrak

Perubahan dan perkembangan lingkungan nasional, regional, dan global telah memicu pesatnya perkembangan kejahatan transnasional, dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang bertindak sebagai aparatur negara dan penegak hukum menjadi ujung tombak dan garda terdepan sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan transnasional. Terkait dengan hal tersebut di atas, penerapan Hukum Pidana Internasional dan penerapannya di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal mengkaji dan menganalisis terkait prospek hukum pidana internasional dan tantangan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, penulis menggunakan Metode penelitian yuridis normatif menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian Yuridis- Normatif adalah metode penelitian yang menempatkan prinsip-prinsip hukum dan hukum-hukumsebagai batu uji untuk menilai apakah benar-benar ada pelanggaran atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan dan pengembangan hukum pidana internasional yang didukung oleh studi banding dan kegiatan dalam rangka compa rative law atau studi banding studi hukum pidana internasional pada S1 STIK-PTIK. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa "kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia dalam ketentuan ini sesuai denganStatuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (Pasal 6 dan Pasal 7)". Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa semangat hukum, interpretasi, elemen, dan penerapannya harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICC. Dalam perjalanan berikut, beberapa pelanggaran HAM berat telah diperiksa dan diadili berdasarkan UU Pengadilan HAM dengan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti kasus Pasca Pemungutan Suara Timor Leste dan Abepursebuah kasus.