Dilema Rempang Eco City: Reorientasi Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Berbasis Keadilan Environmental, Social and Governance
DOI:
https://doi.org/10.30641/ham.2026.17.173-188Kata Kunci:
environmental social governance, bisnis dan hak asasi manusia, transmigrasi lokal, rempang eco city, pemukiman kembaliAbstrak
Investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) berkembang pesat secara global, memaksa rekonstruksi hubungan antara aktivitas korporasi dengan hak-hak sosiokultural masyarakat lokal. Pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memicu transisi hukum yang masif serta kekosongan regulasi pembiayaan pemukiman kembali (resettlement). Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis skema pemukiman kembali pasca-PSN, mengkritisi kebijakan "Transmigrasi Lokal", serta merumuskan model tanggung jawab terintegrasi berbasis pengarusutamaan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif) yang dipadukan dengan desain penelitian kualitatif deskriptif-analitis berbasis pada kerangka pemikiran John W. Creswell, melalui sinkronisasi regulasi agraria dan keberlanjutan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pasca-pencabutan PSN, sengketa lahan kembali ke koridor hukum perdata murni tanpa privilese koersif negara. Program "Transmigrasi Lokal" terindikasi mengandung cacat logika administratif (administrative fallacy) serta berpotensi mencederai kedaulatan ekologis nelayan pesisir. Melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, ESG mentransformasikan etika bisnis menjadi kewajiban kepatuhan hukum yang memaksa PT MEG selaku pemegang hak konsesi mengadopsi pilar sosial-ekologis demi memperoleh Social License to Operate. Pengarusutamaan HAM mengharuskan negara menyinkronkan fungsi pengawasannya dengan kewajiban perdata korporasi. Kementerian Transmigrasi disarankan mengevaluasi program transmigrasi lokal dan mengedepankan ganti rugi yang layak serta musyawarah substantif berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperketat audit laporan keberlanjutan guna memitigasi risiko greenwashing.
Unduhan
Referensi
Aminah, and Zhilla Permata Radela Sukma. “The Legal Protection in the Process of the Compensation for Land Procurement for the Construction of the Batam-Bintan Bridge.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1537 012036 (2025). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012036
Amnesty Internasional. “Apa itu Free, Prior, and Informed Concent.” Amnesty International, 2022. https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/apa-itu-free-prior-and-informed-consent/03/2022/.
Amnesty Internasional. “Hak Masyarakat Adat.” Amnesty International, 2022. https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/08/2022/.
Bank Artha Graha Internasional, Menghubungkan Masa Depan dengan Inovasi Digital-Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), (Bank Artha Graha, 2024).
BP Batam. “Investasi Batam Lampaui Target, Data Centre Jadi Jantung Baru Ekonomi, BP Batam, 2026. https://ptsp.bpbatam.go.id/investasi-batam-lampaui-target-data-centre-jadi-jantung-baru-ekonomi/
Cendana, Carlos, Amelia, Vivian Vanesha, Natalia, and Akiko Simamora. “Kajian Lingkungan, Sosial, dan Governance dalam Akuntansi,” Akuntanomics 2, no. 1 (2025): 9-14. https://doi.org/10.67551/j0e47v46
Creswell, John W., and J. David Creswell. Fifth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, SAGE, 2018.
Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM.” Tunas Agraria 7, no. 2 (2024): 144–61. https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301
Ekatjahjana, Widodo, Kai Hauerstein, and Daniel Heilmann. Regulatory Reform in Indonesia: a Legal Perspective, Hanns Seidel Foundation, 2019. https://southeastasia.hss.de/download/publications/1_-_Regulatory_Reform_in_Indonesia_-A_Legal_Perspective.pdf
Fajriansyah. “Muslihat Penggusuran Warga Rempang, dari Istilah Hijrah hingga Transmigrasi Lokal," Kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/muslihat-penggusuran-warga-rempang-dari-istilah-hijrah-hingga-transmigrasi-lokal
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Edisi 2023. Universitas Indonesia, 2023.
FEB UGM. ”Mengenal Konsep ESG Pilar Penting Menuju Bisnis Berkelanjutan,” FEB UGM, 2024, https://sparse.feb.ugm.ac.id/mengenal-konsep-esg-pilar-penting-menuju-bisnis-berkelanjutan/.
Ghazal, Rusman. “Understanding Environmental Ethics and Practices in Indonesia,” Discovery Sustainability (2026): 1-20. https://doi.org/10.1007/s43621-025-02569-9
Hukum Online. “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945,” Hukum Online, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/.
ITDC. “Rencana Aksi Pemukiman Kembali Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project,” ITDC, 2018, https://www.aiib.org/en/projects/details/2018/approved/_download/Indonesia/Resettlement-Action-Plan-MUTIP-FINAL-Bahasa-Indonesia.pdf.
Jatmika, Sidik, Mohammad Zaki Ahmad, Ady Muzwardi, Ajeng Puspa Marlinda, and Muhamad Alfi Yanuariandi. “Human Insecurity Issues in the Rempang Ecocity Development Conflict.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1475, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012028
KIARA. “Pasca Dicabutnya Status PSN Rempang Eco City, Kini Berjalan Program Transmigrasi Lokal, KIARA: Program Transmigrasi Lokal Adalah Kekeliruan Berpikir Menteri Transmigrasi dan Kedok Baru Relokasi Warga Rempang!,” Siaran Pers, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 27 March 2025. https://www.kiara.or.id/2025/03/27/pasca-dicabutnya-status-psn-rempang-eco-city-kini-berjalan-program-transmigrasi-lokal-kiara-program-transmigrasi-lokal-adalah-kekeliruan-berpikir-menteri-transmigrasi-dan-kedok-baru-relokasi-warga/
Komnas HAM. Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia (Jakarta: Komnas HAM, 2024). https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf.
Lestari, Linayati, Winda Roselina Effendi, Nurhayati, Askarmin Harun, Ronald Parlindungan Hasibuan, Dendi Sutarto, and Fazarina Nurfatihah, “Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Manajemen Tata Kelola dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan,”Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji 7, no. 1 (2025): 3, https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285.
Makmur Elok Graha, “Frequently Asked Question’s,” PT. Makmur Elok Graha, 2025, https://backup.makmurelokgraha.co.id/faq/.
Marfu, Asep, Hafid Abbas, Ahman Sya, Agung Purwanto, Nadiroh, Bagus Sumargo, Septantri Shinta Wulandari, Daiman, Christin A. Malaihollo, Syakyakirti, David Tanubrata, and Dewi Indah Pratiwi. “Building Long-Term Value: A Practical Guide to Integrating ESG into Business Strategies”, Sustainable Futures 10 (2025) 100955: 1-13, https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100955.
Parindo, Dhandy, Anton Surya Atmaja, Vildesye Pasaribu, Herbet Abraham Passaoran, and Dio Dinanto. “Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu.” Jurnal Hukum Indonesia 3, no. 1 (2024): 1–9. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.662
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169 (2017)
Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi (2025).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79 (2024).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 (2025).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165 (2019).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
Pollman, Elizabeth. “The Making and Meaning of ESG,” Harvard Business Law Review 14 (2024), 404-453. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4219857.
Putra, Edi, and Eki Darmawan. “Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project On” 9, no. 1 (2025): 12–20. https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.669
Putra, Muhammad Fachrizal Wahyu Darma, and Nurul Asfiah. 2024. “Penerapan Environmental, Social, Dan Governance (ESG) Pada Program Insfrastruktur Di Indonesia: Menuju Sustainable Business”. Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis 2 (3):102-114. https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i3.943.
Rahayu, Ni Nyoman Ayu Prapti, I Nyoman Gede Ustriyana, and Gede Mekse Korri Arisena. “Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan.” Agrica Ekstensia 19, no. 1 (2025): 64–71. https://doi.org/10.55127/ae.v19i1.264
Septiana, Stella. “Membedah Apa itu Sustainability, ESG, dan Greenwashing”, Siniar Harian Kompas, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=JjTVt-fz7rI&t=12s.
Suhardjo, Iwan, Chris Akroyd, and Meiliana Suparman. “Sustainability Performance and Reporting in Indonesian Listed Companies.” Pacific Accounting Review 37, no. 4 (2025): 525–550. https://doi.org/10.1108/PAR-11-2024-0308
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Indonesia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (2014).
UNDP. ”Asia in Focus: ESG Investing and The Business and Human Rights Agenda”, (2024). https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-06/final_esg_investment_in_asia_report.pdf
UNHR, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework,” UNHR, 2012, https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights.
UNHR, “Mandatory Human Rights Due Diligence (mHRDD),” UNHR, 2018, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/mandatory-human-rights-due-diligence-mhrdd.
United Nations, Who Cares Wins, (2004). https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WP-WhoCaresWins-2004.pdf
Wahyuni, Rizka, Dian Yuni Anggraeni, and Khalilul Rahman. “ESG, RSPO Certification and Financial Outcomes of the Palm Oil Industry: Evidence from Southeast Asia” Journal of Accounting, Auditing and Taxation, 1, no. 1 (2026): 1–15. https://www.journal.goufpublisher.com/index.php/aditax/article/view/7
Wati, Kadek Sri Kapunya and Desak Nyoman Sri Werastuti. “Pengaruh Environmental, Sosial and Governance (ESG) Score, Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 16, no. 1 (2025): 211-223. https://doi.org/10.23887/jimat.v16i01.93038
Wirawan, Chintya Hanindhitakirana and Filia. “Penerapan Konsep Environment, Social and Governance di Perusahaan di Asia Timur,” Multikultura 2, no. 4 (2023):447-457. https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i4.1048
Zaenuddin, Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, and Irwita Erlangga. “Institutional Failures in Decentralization: Insight from Batam, Indonesia.” JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) 28, no. 1 (2024): 78-90. https://doi.org/10.22146/jkap.93507
Zaenuddin, Muhammad. “How to Achieve the Integration From the Dualism of Institutional Conflicts? Lesson Learned From Batam, Indonesia.” SAGE Open 15, no. 3 (2025): 1–14. https://doi.org/10.1177/21582440251365467
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Kategori
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Prasetyo Adi Nugroho
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal HAM hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.
Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Cara Mengutip
