Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal perlu dikaji. Indonesia telah mencoba menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum internasional, terutama Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Namun, putusan pengadilan menunjukkan bahwa merek terkenal belum mendapatkan cukup perlindungan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran hakim ketika menolak gugatan terhadap merek terkenal di Indonesia yang merupakan sengketa merek "Starbucks" dan Pierre "Cardin". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dan mengkaji bahan hukum dari putusan hakim dan kajian literatur. Oleh karena itu, mengetahui alasan hakim untuk menolak gugatan itu penting. Dalam kasus pertama, bukti tertulis penggugat tidak cukup untuk menetapkan itikad buruk tergugat, tetapi pembenaran hakim untuk menolak gugatan juga tidak cukup. Sedangkan pada kasus kedua, hakim menolak gugatan berdasarkan nebis in idem, yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, sehingga pada putusan ini hakim lebih condong kepada positivisme. Positivisme membutuhkan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Namun, undang-undang merek dan indikasi geografis tidak memberikan pengaturan yang lengkap tentang merek terkenal. Akibatnya, masalah dan konflik sering muncul dalam praktik ketika menyangkut perlindungan merek terkenal.