Perlindungan Hak Berpartisipasi dan Hak untuk Memiliki Akses ke Pelayanan Publik bagi Suku Anak Dalam

Abstrak

Salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang masih tergolong terbelakang adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD). Kondisi tersebut sebagai akibat dari keterbatasan akses mereka di berbagai bidang, diantaranya adalah belum adanya partisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR). Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, (ii) mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, dan (iii) mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan (masyarakat dan pejabat yang berwenang), studi literatur dan studi dokumen. Penelitian ini memilih studi kasus dalam metode analisa datanya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi-instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap SAD atas hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik.