Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial di Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko pada kematian. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya tidak menjadi korban kembali. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta observasi partisipasi yang nantinya akan lebih banyak berbicara adalah informan, peneliti hanya mendengarkan saja. Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung jawab menangani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial Provinsi, selain itu IOM juga membantu dalam proses pemulangan bila ada permintaan. Terkadang Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Reintegrasi sosial belum berjalan sama sekali sehingga monitoring terhadap korban yang mendapatkan pelayanan apa sudah mandiri dan diberdayakan. Proses yang dilakukan hanya sampai batas pemulangan dan reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban berasal, yang seharusnya dilakukan bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah daerah asal korban untuk mengetahui perkembangan korban agar kehidupannya kembali baik.