Hak Perlindungan Sosial bagi Buruh Migran Informal: Sebuah Perbandingan di Beberapa Negara

Abstrak

Dalam rangka melindungi Buruh Migran Informal ("BMI"), baik negara pengirim dan penerima harus memberikan perlindungan sosial seperti pelatihan, pendampingan, jaminan sosial dan lainnya sebagai bagian dari hak asasi BMI. Kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial pada BMI diatur dalam instrumen dan standar di tingkat internasional seperti dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952; dan di tingkat ASEAN. Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap sistem perlindungan sosial atas BMI di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya, diketahui bahwa perlindungan sosial yang diberikan belum maksimal dengan belum memberikan jaminan sosial pada BMI yang sebenarnya berguna untuk memberikan ganti rugi dan melindungi kesejahteraan finansial. Alternatifnya saat ini, pemerintah negara-negara ASEAN mewajibkan pemberi kerja untuk mengasuransikan BMI yang dipekerjakannya dan BMI dapat turun ikut secara sukarela dalam skema asuransi yang tersedia di negara tersebut. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan hak asasi BMI dalam memperoleh jaminan sosial maka diharapkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat memasukkan skema jaminan sosial bagi BMI dan melakukan integrasi pelaksanaan jaminan sosial dengan Negara-negara ASEAN dan Negara tujuan lainnya sehingga BMI dapat memperoleh manfaat jaminan sosial dimanapun mereka berada.