Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan di Provinsi Jawa Timur

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa dekade berada di bawah pemerintahan yang otoriter dimana kebebasan untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dengan sengaja secara sistematis dibatasi. Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI pada tahun 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu (miskin). Namun dalam perjalanannya, masih terdapat banyak kelemahan dan perlu perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono publico) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; serta bagaimana koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi dan konteks penelitian dari aspek Hak Asasi Manusia. Praktik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur masih mengalami kendala, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melakukan pemberian bantuan hukum, besaran biaya bantuan hukum yang belum mencukupi dalam proses di persidangan, serta syarat administratif terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disalahgunakan oleh beberapa oknum dan tidak sesuai peruntukkannya.