Model Aksi Afirmatif Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Abstrak

Keputusan untuk membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan yang disebut Nusantara menimbulkan berbagai konflik, seperti penelantaran dan marginalisasi masyarakat adat serta pengabaian kepastian akses dan partisipasi yang bermakna bagi mereka. Tulisan ini menjelaskan bagaimana substansi pengaturan pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat adat atau sebaliknya, bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta bagaimana model tindakan afirmatif pemenuhan hak-hak masyarakat adat di kawasan Ibu Kota Nusantara. Melalui pendekatan sosio-legal sebagai metodenya, hasil penelitian menemukan bahwa konstitusi telah mengatur pengakuan masyarakat adat, namun dalam substansi pengaturan terkait Ibu Kota Nusantara, frasa yang mengatur sangat lemah. Frasa-frasa yang digunakan tidak secara eksplisit menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang mengakibatkan pengabaian dan marginalisasi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan model tindakan afirmatif bagi masyarakat adat dalam pengaturan Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup jaminan akses bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, transparansi informasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara penting untuk merumuskan kebijakan yang secara efektif mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Penting juga untuk menjamin pengakuan terhadap masyarakat adat dan ruang hidupnya melalui model tindakan afirmatif yang diatur oleh kepala otoritas ibu kota nusantara.