Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP 2023: Perspektif Kelompok Agama Minoritas

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis dan agama termasuk kepercayaan. Pluralisme berdampak terhadap cara pandang masyarakat atas berbagai perilaku, khususnya perilaku yang dipandang tidak bermoral. KUHP 2023 menggunakan argumentasi "kebijakan atas dasar moral" untuk memperluas definisi perzinaan dan mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi) sebagai tindak pidana kesusilaan. Dalam proses perumusannya kedua tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai "tindak pidana bermasalah". Kelompok pro berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana kesusilaan ini sejalan dengan nilai moral dan agama masyarakat Indonesia; sebaliknya kelompok kontra berpendapat bahwa pengaturan terhadap dua perbuatan ini menunjukkan tindakan berlebihan yang dilakukan oleh negara dalam mencampuri kebebasan warganegaranya, terutama kelompok agama minoritas.        Perzinaan dan kohabitasi adalah dua tindak pidana yang memiliki hubungan erat dengan perkawinan. Perkawinan sampai saat ini masih merupakan persoalan yang kontroversial di Indonesia, yang mana tidak sebatas persoalan administrative melainkan juga menyangkut persoalan agama atau kepercayaan. Ketidajelasan penafsiran "perkawinan" berdampak pada kelompok agama minoritas yang belum terdaftar secara administrative, termasuk pola-pola perkawinan yang dianggap bertentangan dengan konsep moral, agama atau kepercayaan, sehingga berpotensi dituntut berdasarkan dua tindak pidana perzinaan dan kohabitasi. Oleh karena itu artikel ini akan membahas sejauh mana dampak implementasi kedua tindak pidana tersebut terhadap kelompok agama minoritas.