Konstitusionalitas Pernikahan Poligami Muslim di Uganda: Sebuah Komentar atas Perkara Women's Probono Initiative melawan Jaksa Agung (Permohonan Konstitusional No. 12 Tahun 2021) [2025] UGCC 6 (10 Juli 2025)

Abstrak

Konstitusi Uganda (1995) tidak secara eksplisit mengizinkan maupun melarang poligami. Namun, sejarah pembuatannya menunjukkan bahwa para delegasi menyadari bahwa sebagian warga Uganda berada dalam hubungan poligami (terutama poligini). Baik Undang-Undang Perkawinan Adat (Pendaftaran) maupun Undang-Undang Perkawinan dan Cerai Muslim tidak secara eksplisit mengatur poligami. Namun, perkawinan adat dan Muslim berpotensi bersifat poligami, dan terdapat banyak kasus di mana pria dalam perkawinan semacam itu memiliki beberapa istri. Tidak ada kelompok etnis atau agama di Uganda yang mempraktikkan poliandri. Berbeda dengan beberapa negara Afrika, di Uganda poliandri bukanlah tindak pidana. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam makalah ini adalah apakah poligami konstitusional. Dengan kata lain, apakah konstitusi dapat diinterpretasikan sebagai memperbolehkan poligami. Dalam kasus Women's Probono Initiative v Attorney General (2025), Mahkamah Konstitusi Uganda menangani pertanyaan apakah pernikahan poligami (baik adat maupun Muslim) bertentangan dengan konstitusi dengan alasan, antara lain, bahwa hal tersebut mendiskriminasi perempuan (misalnya, dengan tidak memperbolehkan poligami); hal tersebut merupakan penyiksaan, dan melanggar hak atas martabat manusia. Mahkamah juga membahas pertanyaan apakah hukum Islam yang mengatur bahwa seorang istri mewarisi lebih sedikit daripada suaminya bersifat diskriminatif. Mahkamah menjawab semua pertanyaan di atas dengan jawaban negatif. Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa Mahkamah menafsirkan Konstitusi dengan benar. Namun, penulis mengusulkan cara-cara di mana putusan tersebut dapat diperkuat. Penulis juga menyoroti beberapa implikasi masa depan dari putusan Mahkamah.