Pengakuan Hukum terhadap Perkosaan terhadap Laki-Laki di Indonesia: Persetujuan, Non-Diskriminasi, dan Batasan Pendekatan Hukum Netral Gender

Abstrak

Perkosaan dapat terjadi pada siapa saja termasuk laki-laki, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk memberikan hak yang sama sebagai manusia. Hukum di Indonesia pernah hanya mengatur secara eksplisit mengenai perkosaan dengan perspektif korban hanya perempuan, dalam pasal 285 KUHP  dengan frasa “seorang wanita”. Ketentuan tersebut tidak mencerminkan  equality, dan berimplikasi pada ketidakadilan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban perkosaan. Saat ini, hukum Indonesia hanya mengakui laki-laki sebagai pelaku perkosaan, secara tidak langsung menciptakan unsur diskriminasi dalam sistem hukum pidana. Jenis metode penelitian sosio-legal, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Pengaturan hukum mengenai perkosaan terhadap laki-laki berperan penting dalam menentukan perlindungan hukum yang adil bagi laki-laki korban perkosaan. Pengaturan hukum perkosaan masih belum mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum pada korban laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang inklusif bagi korban tanpa memandang  perspektif jenis kelamin, sehingga dapat membuka peluang penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Penting merekontruksi hukum lebih inklusif dan tidak bias gender. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyempurnakan pasal 473 tentang perkosaan dalam KUHP baru, melalui perbandingan hukum Sexual Offences Act 2003 di Inggris. Diperlukan perluasan makna keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia, serta makna konsen, pemaksaan, atau tanpa persetujuan. Tujuannya agar hukum tidak lagi berpihak pada stereotip jenis kelamin tertemtu melainkan pada perlindungan korban secara universal. Membuka ruang kesetaraan  yang mengakui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban, baik dalam ranah substansi, struktur, dan kultur hukum yang ada menjadi sistem yang setara.