Policy Governance of the Employee Work System in the Ministry of Law and Human Rights within the Framework of Bureaucratic Simplification
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.255-272Keywords:
Bureaucratic Reform, Organizational Structure Simplification, Work System Transformation.Abstract
The bureaucracy in Indonesia still faces serious challenges, such as inefficiency, corruption, collusion, nepotism, and public dissatisfaction with government services. To establish a clean, accountable, and professional government, the Indonesian government has undertaken various bureaucratic simplification efforts in line with the mandate of Presidential Regulation No. 18 of 2020. These measures include transitioning administrative officials to functional roles, restructuring work systems to enhance performance, and promoting a more collaborative and dynamic digital governance model. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis to evaluate the implementation of bureaucratic simplification, focusing on the work system policy for employees within the Ministry of Law and Human Rights. Data was collected through interviews with officials from various work units and literature reviews from scientific sources and relevant regulations. The discussion centers on the application of organizational restructuring, position equalization, and work system adjustments within the Ministry. Although these efforts have been successful at the central level, challenges remain at the regional level. The results indicate that while significant progress has been made, further evaluation and adjustments are necessary, particularly regarding employee work system policies at the Regional Office and Technical Implementation Unit levels. Full support from all employees and stakeholders is essential to achieve a more efficient and responsive bureaucracy.Downloads
References
Bank., World. Indonesia's Bureaucratic Reform: Challenges and Opportunities. Jakarta:, 2020.
Busro, Muhammad. Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadameidia Group, 2018.
Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
Hendrawan Soebagijo. ""˜Transformasi Birokrasi: Menghadapi Tantangan Reformasi Di Indonesia,' Jurnal 15, No. 2 (2022): 82." Administrasi dan Kebijakan Publik 15 No 2 (2022): 82.
Hijrah Apriansyah. "FGD Penyusunan Naskah Pra Kebijakan" Badan Staregi Kebijakan Hukum Dan HAM.2023 (n.d.).
Kadji, Y. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. UNG Press., 2015.
Mardiasmo, Dedi. "Nepotisme Dan Korupsi Dalam Birokrasi: Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 23, no. 3 (2019): 245-260.
Ngadisah. Birokrasi Indonesia : Pengertian Dan Teori-Teori Klasik Birokrasi. Pp. 1-32. Jakarta: Universitas Terbuka, 2015.
Rizaldi, Ahmad. "Restrukturisasi Birokrasi: Implementasi Peraturan PAN-RB Di Kementeri Keuangan." Administrasi Negara 14 (2021): 205-218.
Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Rafika Aditama, 2011.
Setiawan, Budi. "Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintahan." Jurnal Kebijakan Publik 12 (2022): 34-45.
Suwarno, SE., MM dan Karim Abadi, SE. Analisis Pengaruh Masa Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Sistem Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Andalan Familia Indonesia, 2017.
Syamsuddin, Azwar. Patologi Birokrasi Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
Wicaksono, Heru. "Pelayanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Empiris." Jurnal Administrasi Publik 14, no. 2 (2021): 101-114.
"E-Lembaga Kemenkumham Https://Elembaga.Kemenkumham.Go.Id/Index.Php/Satker/Rekap/Uke?Operasional= Diakses 26/6/2024."
"Hasil Pengolahan Data Lapangan, Wawancara Dengan Beberapa Pegawai Di Kantor Wilayah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Barat, Banten, Dan DKI Jakarta," n.d.
Hijrah Apraiansyah, " Wawancara" 25 Mei 2023. (n.d.).
"Irawan, I. 2010. Definisi Sistem Kerja. Di Akses Tanggal 05 September 2015. Tersedia Di Http://Iwanirawanumc2009.Blogspot.Co.Id."
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, n.d.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, n.d.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM,
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-82.KP.03.04 Tahun 2021 untuk melaksanakan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/847/M.SM.02.00/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
E-Lembaga Kemenkumham https://elembaga.kemenkumham.go.id/index.php/satker/rekap/uke?operasional=
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
The copyright of each article is retained by the author(s). Authors agree to grant the first publication rights to JIKH. The Journal embeds a simple machine-readable Creative Commons license under Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC). Thus, papers in this Journal can be used freely for non-commercial purposes with the acknowledgment of authorship and publication in this journal.
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
