Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96Kata Kunci:
hak asasi manusia, keadilan, aksi kamisan.Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan aksi kamisan dalam mencari keadilan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran dokumen serta arsip. Subjek penelitian ini merupakan Aksi Kamisan dan penentuan subjek penelitian menggunakan Purposive. Hasil penelitian ini menunjukan perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Ada indikasi bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia merupakan bukan orang biasa. Komitmen negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan variabel kunci dalam menuntaskan kasus yang macet di Kejaksaan Agung.Unduhan
Referensi
Adiwilaga, R. Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), (2018): 20
American Association for the International Commission of Jurists. On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. Geneva, Switzerland, 1985. www.icj.org.
Andalas, Mutiara. "Aksi Kamisan: Lamenting Women, State Violence and Human Security." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 13, no. 1 (2017): 31. DOI: https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2658.31-43
Atmojo, Bambang Tri, and Yumalaksmi Anggit Safara. "New Social Movements ( A Case Study of Aksi Kamisan in Jakarta )." Forum Ilmu Sosial 48, no. 1 (2021): 46-57.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, Dan Pemajuan HAM Di Indonesia. Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
Dubbink, Wim, and Jeffery Smith. "A Political Account of Corporate Moral Responsibility." Ethical Theory and Moral Practice 14, no. 2 (2011): 223-246. DOI: https://doi.org/10.1007/s10677-010-9235-x
Hiararie, Eric, and Stokke Kristian. Politics of Citizenship in Indonesia. Lukman-Nul. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan PolGov UGM dan Universitas Oslo, Norwegia-Jakarta, 2018.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM. Jakarta: Republik Indonesia, 2000.
Irfani, Sabit. "Perjuangan Aksi Kamisan Dan Perjuangan Komisi Orang Hilang & Tindak Kekerasan Dalam Mepengaruhi Kebijakan Pemerintah Bidang Hak Asasi Manusia." Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
J.W. Creswell. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. (Terjemahan Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari). London: Sage Publication, Ltd., 2016.
Kaelan. Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya). Yogyakarta, 2018.
KontraS. Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Jakarta, 2018.
Muharam, Ricky Santoso. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 269.
Nadilla, Sabrina. "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 85. DOI: https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.85-98
Prabowo, Rian Adhivira. Contesting State's Terror and History: Lessons From ALUR and PAB, 1965 Communities in Batang. Thailand: Mahidol University, 2018.
"”"”"”. "Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan Dalam Hukum Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 4, no. 2 (2019): 75. DOI: https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379
Purba, Margena Supriadi. Negeri Tanda Tanya. Jakarta: Kesaint Blanc, 2012.
Putra, Leonardo Julius. "Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik." Jurnal Polinter 2, no. 1 (2016): 12-32. DOI: https://doi.org/10.52447/polinter.v2i1.498
Radjab, Syamsuddin. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Era Pemerintahan Jokowi-JK." Jurnal Politik Profetik 6, no. 2 (2018): 151-172.
Ricky Santoso Muharam. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (Creating Religion Tolerance In Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept)." HAM 11, no. 2 (2020): 269-283. DOI: https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283
Riyadi, Abdul Kadir, Mutimmatul Faidah, and Husni Abdullah. "RELIGIUSITAS Dan KONSEP DIRI KAUM WARIA." JSGI (2013).
Riyadi, Eko. Hukum Hak Asasi Manusia Prepektif Internasional, Regional, Dan Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Sebastian, Leonard C., and Iisgindarsah. Taking Stock of Military Reform in Indonesia. Berlin: Heidelberg, 2013. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-29624-6_2
Situmorang, Abdul Wahid. Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Stefanie, Christie. "Jaksa Agung Akui Sulit Selesaikan Kasus HAM Di Peradilan Baca Artikel CNN Indonesia "˜Jaksa Agung Akui Sulit Selesaikan Kasus HAM Di Peradilan' Selengkapnya Di Sini: Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20180601214059-12-302825/Jaksa-Agung-Akui-Sulit-Sele." CNN Indonesia. Last modified 2018. Accessed January 1, 2022. www.cnnindonesia.com.
Suseno, Franz Magnis. Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Wieringa, S. E., J Melvin, and A Pohlman. The International People's Tribunal for 1965 and the Indonesian Genocide. New York: Routledge, 2019. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429427763
Wisnaeni, Fifiana, and Ratna Herawati. "The Politics of Law of Pancasila-Based Democracy in Indonesia as the World's Third Largest Democracy." Academic Journal of Interdisciplinary Studies 9, no. 4 (2020): 39-45. DOI: https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0059
Yunara, A. Yulia. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Dan Pengadilan Hak Asasi Manusia." Al-Dustur 2, no. 2 (2019): 1-21. DOI: https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.499
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal HAM hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.
Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
