Perspektif HAM dalam Pemulihan Kegiatan Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa
DOI:
https://doi.org/10.30641/ham.2013.4.35-50Kata Kunci:
pemulihan, masyarakat ekonomi lemah, pasca gempaAbstrak
Dampak bencana alam secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di daerah pasca gempa. Negara seharusnya melakukan upaya-upaya nyata sesuai dengan situasi dan kondisi darurat di daerah pasca gempa. Hal tersebut termasuk melaksanakan proyek-proyek pemulihan kegiatan ekonomi, termasuk kesem- patan-kesempatan dan mata pencaharian yang terganggu oleh bencana alam, harus mulai segera. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada 5 provinsi, yaitu Bengkulu; Jawa Barat; Sumatera Barat; Aceh; Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Pusat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan instansi atau lembaga lainnya dalam pemulihan kegiatan usaha tersebut sehingga masyarakat lebih mudah menentukan bidang usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan keahliannya sebelum terjadinya gempa. Temuan lapangan menunjukkan secara umum bentuk pemulihan kegiatan usaha bagi ma- syarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa berupa perbaikan fasilitas, pemberian modal dan penyediaan alat-alat yang digunakan untuk pencarian nafkah. Kendala yang dihadapi di setiap provinsi yang terkena dampak gempa memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu belum jelasnya pembagian tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya.
Unduhan
Referensi
Bahar, Saafroedin, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.
Bangun, Rikard, "Antara Negara dan Kewargaan", Kompas, Jumat, 15 Agustus 2008, dalam Indratno,
A. Ferry, T. (editor), Negara Minus Nurani; Esai- esai Kritis Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Data Bencana Indonesia Tahun 2006-2007, Jakarta, BNPB, 2008.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Data Bencana Indonesia Tahun 2008, Jakarta, BNPB, 2009.
Dipoyudo, Kirdi, "Negara Kesejahteraan Orientasi
Pembangunan" dalam Analisa 1981-S Orientasi
Pembangunan Nasional, Jakarta:CSIS, Tahun X, No.
Mei 1981.
Friedman, Lawrence M., Hukum Amerika; Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), terj. Wishnu Basuki, Jakarta, PT. Tatanusa, 2001.
Harper, Erica, International Law and Standards Appli- cable in Natural Disaster Situation; Hukum dan Stan- dar Internasional yang Berlaku dalam Sistuasi Ben- cana Alam. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
Human Rights Foundation, Komnas HAM, Balitbang HAM, Pelatihan dan Diskusi Terfokus dalam Rangka Penyusunan Human Rights Index, 2009.
Indra (et.al), Prosiding Seminar Hasil Penelitian Ke- bencanaan, TDMRC-Unsyiah, Banda Aceh, 13 - 19 April 2011
Jeveline, P. (2008), Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penanggulangan Bencana, Jakarta: Ma- syarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Na- sional, (2007), Laporan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekon- struksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2005-2006,Jakarta,
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasi- onal, (2007), Laporan Penilaian Kerusakan dan Keru- gian Pasca Bencana Gempa Bumi Di Wilayah Beng- kulu dan Sumatera Barat 12 September 2007, Jakarta, Widodo, Nurdin, dkk, (2011) Evaluasi Pelayanan Sos- ial Remaja Putus Sekolah Terlantar Melalui Panti Sos- ial Bina Remaja, jakarta, P3KS Press.
Preliminary Damage and Loss Assessment The De- cember 26, 2004, Natural Disaster, A Technical Re- port, Prepared by BAPPENAS and the International Donor Community, January 2005.
Preliminary Damage and Loss Assessment Yogyakarta and Central Java Natural Disaster, A Joint Report from BAPPENAS, the Provincial and Local Governments of D.I.Yogyakarta, the Provincial and Local Govern- ments of Central Java, and international partners, June 2006.
Sairin, Sjafri, dan Marah, Risman, (2008), Bantul Bangkit, Songsong Peradaban Baru, Pemerintah Daerah Bantul, Yogyakarta.
Samosir, Osbin, "Berharap Peran Negara Mewu- judkan Kesejahteraan Warga" dalam Indratno, A. Ferry, T. (editor), Negara Minus Nurani; Esai-esai Kritis Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
Sukanto, Soerjono, (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Sunggono, Bambang, (2003), Metodologi Peneli- tian Hukum, Jakarta: Cetakan 5 Rajawali Pers.
Sumber lain:
Buku Lampiran I, Rencana Aksi Rinci Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2006
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta. http://sewu.wordpress.com/2009/10/19/daftar-in- tensitas-gempa-pada-skala-richter-dan-tingkat- kerusakannya/,
http://pseks-bencana.blogspot.com/2008/07/faktor- alam-dan-multikrisis.html/, http://www.bnpb.go.id/userfiles/file/buletin/Bulet1. pdf http://ciptakarya.pu.go.id/dok/gempa/main.htm http://www.tanotofoundation.org/index.php/id/pro- gram/pemberdayaan/ sekilas/ 195-program-pem- berdayaan-nelayan-pangandaran-ppnp-pasca-tsu- nami
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal HAM hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.
Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
