‘Hidup Bersama’ atau Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Larangan Penggunaan Penutup Wajah di Negara-Negara Eropa

Abstrak

Negara-negara Eropa memperkenalkan larangan umum atau khusus pada penggunaan penutup wajah dan simbol keagamaan di sekolah umum, universitas, dan tempat-tempat umum. Larangan penggunaan simbol keagamaan dan penutup wajah di tempat-tempat umum dan lembaga pendidikan telah meningkatkan ketegangan, dan ketidakpercayaan antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Artikel ini menerapkan metodologi penelitian hukum doktrinal yang dilengkapi dengan kajian pustaka, menganalisis instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan preseden-preseden peradilan penting untuk menilai ruang lingkup hukum dan pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta konsekuensinya. Meskipun pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan diizinkan dalam hukum hak asasi manusia, Negara-Negara Eropa membenarkan pembatasan tersebut atas dasar ‘hidup bersama’ yang bertentangan dengan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Penerimaan persyaratan ‘hidup bersama’ oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan preseden yang mengganggu dan diterapkan di berbagai Masyarakat dalam menegakkan pandangan mayoritas dan merongrong hak-hak minoritas. Meskipun Komite Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa Pasal 18(3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik harus ditafsirkan secara ketat dan istilah ‘hidup bersama’ merupakan konsep yang samar serta telah memberikan rekomendasi, Negara-Negara Eropa belum mengambil tindakan apa pun untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Karena Komite Hak Asasi Manusia tidak memiliki wewenang untuk menegakkan rekomendasi tersebut, esensi perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku dan menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara lain di seluruh dunia untuk menerapkan pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan.