Meninjau Ulang "Sepakat": Menelaah Kelayakan Konsep Sepakat dalam Perjanjian Platform Digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Abstrak

Kesepakatan kerap dianggap sebagai representasi konkret dari kehendak individu untuk secara bebas memilih secara independen. Hal ini berhubungan erat dengan konsep otonomi individu, yang bertumpu pada hak untuk mengambil keputusan sendiri serta kebebasan dari segala bentuk paksaan. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan dalam perjanjian baku di platform digital seringkali gagal mencerminkan persetujuan konsumen yang benar-benar sukarela dan berdasarkan informasi yang memadai. Pemberian kesepakatan oleh konsumen di platform digital seringkali terjadi tanpa pemahaman yang memadai, pilihan yang sungguh-sungguh bebas, maupun daya tawar yang seimbang akibat manipulasi dan pengaruh yang tidak semestinya dari dark patterns yang digunakan oleh platform. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis kelayakan konsep sepakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ketika diterapkan dalam transaksi pada digital platform. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan terkait kesepakatan dan implikasi praktisnya dalam konteks digital. Tulisan ini berargumen bahwa konsep sepakat yang ada dalam KUHPerdata tidak memadai untuk diterapkan dalam konteks platform digital. Secara khusus, tindakan pemberian kesepakatan melalui mekanisme, misalnya kotak centang 'I agree' maupun format sejenis lainnya, kerap kali tidak merepresentasikan persetujuan konsumen yang sungguh-sungguh didasarkan pada informasi yang memadai dan diberikan secara sukarela.