Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai terhadap Kebijakan Neoliberal di Pesisir Kabupaten Kulon Progo

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT Jogja Magasa Iron mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi pada Masyarakat pesisir di Kulon Progo Yogyakarta pada tahun 2006. Petani lahan pantai menolak rencana penambangan tersebut karena penambangan akan merampas lahan pertanian mereka. Penambangan juga akan merusak lingkungan hidup di sekitar pantai dan merampas penghidupan petani lahan pantai. Maka, petani lahan pantai mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) sebagai sarana melawan rencana penambangan yang digencarkan oleh pemerintah. PPLP membangun gerakan sosial di wilayah pesisir melalui konvoi, menyebarkan informasi perlawanan, dan membangun jejaring dengan LSM dalam dan luar negeri. Pada tahun 2014, pemerintah menunda rencana penambangan tersebut, yang sampai saat ini belum jelas kelanjutannya. Dari awalnya melawan rencana penambangan, gerakan perlawanan meluas untuk melawan semua bentuk kebijakan yang berpotensi merampas lahan pantai. Penelitian ini berpendapat bahwa perlawanan PPLP merupakan respons terhadap ekstraktivisme yang dikembangkan oleh negara dan sektor swasta. Isu perlawanan tersebut merefleksikan premis kelima teori akumulasi dengan perampasan buah pikir Harvey, bahwa akumulasi dengan perampasan mendorong perlawanan. Ekonomi politik di Indonesia membangun proses ekstraktivisme yang mana terjadi pada rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo. Rencana penambangan pasir besi tersebut merupakan bagian dari upaya perampasan tanah yang memprovokasi munculnya gerakan perlawanan PPLP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlawanan PPLP untuk mempertahankan lahan pantai sebagai lahan pertanian sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan neoliberal, khususnya rencana penambangan.