Perlindungan terhadap Perempuan Adat: Kritik Hukum Feminis terhadap Penegakan CEDAW dalam Kasus Kawin Tangkap di Sumba Tengah

Abstrak

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang mengkaji implementasi CEDAW di Indonesia dalam mengatasi praktik kawin tangkap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Sumba Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CEDAW di Sumba Tengah, khususnya dalam aspek penegakan hukum terkait kasus kawin tangkap. Penelitian ini mengeksplorasi mengapa implementasi CEDAW belum efektif dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yang termanifestasikan dalam praktik kawin tangkap di Sumba Tengah. Pendekatan penelitian kualitatif eksplanatif digunakan, dengan metode studi kasus pada periode 2014-2025. Penelitian ini melibatkan observasi partisipatif di Sumba Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyintas, aktivis LSM, pemerintah, petugas penegak hukum, dan tinjauan pustaka. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, kasus kawin tangkap tetap berlanjut. Ratifikasi tersebut belum menghasilkan dampak yang signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum, sebagaimana terlihat dari tidak adanya kasus yang dilaporkan secara formal dan berhasil diproses secara hukum. Teori hukum feminis digunakan untuk mengkaji secara kritis tentang keterbatasan CEDAW sebagai kerangka hukum positif dalam memastikan perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan melalui mekanisme penegakan hukum. Dengan mengintegrasikan konsep interseksionalitas dan teori kekerasan oleh Johan Galtung, penelitian ini menunjukkan bagaimana identitas sosial saling tumpang tindih—khususnya yang terbentuk karena faktor budaya dan struktural—dapat menciptakan kondisi yang menjustifikasi praktik pelanggaran kawin tangkap. Peneliti merekomendasikan perlunya penyelarasan pemahaman tentang kawin tangkap sebagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan oleh semua pihak, disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan imparsial.