Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan Terhadap Pembentukan BRIN
DOI:
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.41-54Kata Kunci:
Struktur Organisasi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, Penataan dan Penguatan Organisasi, Reformasi BirokrasiAbstrak
Kebijakan Pemerintah saat ini yang mengintegrasikan seluruh Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga kedalam Badan Riset Nasional, menuntut agar Badan Penelitian dan Pengembangan yang ada harus bertransformasi, agar mampu menjawab berbagai isu strategis dan mengantisipasi tuntutan yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal yang ada di Kementerian/Lembaga. Perubahan organisasi penganti Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian/Lembaga yang diusulkan dalam harus memiliki landasan yang jelas dan memuat analisis dari berbagai aspek yang dibutuhkan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk memberikan konsep transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Kebijakan internal agar tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi pada Badan Riset Nasional. Penelitian ini menggunakan metode jenis review kebijakan yang difokuskan pada review dokumen. Kebutuhan Badan Kebijakan Internal di tingkat Kementerian/Lembaga saat ini sangat mendesak karena bidang kerja yang beragam dan kompleks serta untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dapat diukur dengan Indeks Kualitas Kebijakan. Ada beberapa saran bagi Kementerian/Lembaga yang akan membentuk Badan Kebijakan Internal, antara lain transformasi harus berdasarkan kebutuhan berbasis bukti
Unduhan
Referensi
Balitbangkumham. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham." Jakarta, 2020.
Benyamin, Lakitan. "Revitalisasi Kelembagaan Riset Dan Pengembangan Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional." In Seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang, 35-36. Jakarta: Universitas Sahid, 2011.
Bhairawa Putera, Prakoso, Husein Avicenna Akil, Erman Aminullah, Budi Triyono, and dan Dudi Hidayat Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi -. "Struktur Baru Organisasi Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Di Indonesia: Sebuah Konsep Dan Respon Atas Kebijakan Penataan Dan Penguatan Organisasi 1 Dalam Reformasi Birokrasi." Jurnal Borneo Administrator 9, no. 3 (2013): 265-83.
BKF. "Bertahan Bersama Hadapi Pendemi, Laporan Tahunan 2020." Jakarta, 2021.
"”"”"”. "Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal." Kementerian Keuangan, 2022. https://fiskal. kemenkeu.go.id/profil/visi-misi-tugas-fungsi.
"”"”"”. "Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi BKF." Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, 2022. https:// fiskal.kemenkeu.go.id/profil/visi-misi-tugas-fungsi.
Cichocki, P, and C Irwin. A Guide to Building Effective Organizations. KoganPage, 2014.
Dukeshire, Steven, and Jennifer Thurlow. Understanding the Link Between Research and Policy. Rural Communities Impacting Policy. Rural Communities Impacting Policy, 2002. www.ruralnovascotia.ca.
Dwiyanto, Agus. ""˜Revitalisasi Lembaga Administrasi Negara Sebagai Pusat Keunggulan Dalam Bidang Pengkajian Kebijakan, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara.'" Jakarta: Prestasi Perseorangan (KTP2), 2012.
Fitria, Nurul Jannal Lailatul. "Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi." Jurnal Wacana Publik 15, no. 02 (2021): 105-110.
Harits, Benyamin, and Tombak Gapura Bhagya. "The Influence of Civil Servant Competence and Bureaucratic Reform on Organizational Performance at the Government Offices." Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020) 536, no. Icsteir 2020 (2021): 17-22. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.003.
Haryanto, Joko Tri. "Mewujudkan Konsep Birokrasi Yang Kaya Fungsi Studi Kasus : Badan Kebijakan Fiskal
, Kementerian Keuangan Actualizing Rich Funcionality Bureaucarcy Concept Case Study : Fiskal Policy Agency.," 2017, 37-48.
Ilfa Rizki Amelia, Lina Miftahul Jannah. "ANALYSIS OF NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY (BRIN) TRANSFORMATION READINESS TO ACCELERATE NATIONAL RESEARCH
AND INNOVATION DEVELOPMENT USING SWOT ANALYSIS." Jurnal Administrasi Publik Vol. 20 No (2022): 122-35.
Kusdi. Teori Organisasi Dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
LAN RI, KSI. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Jakarta: LANRI, 2021.
Litbang Kemendagri. "Pemerintah Integrasikan Riset Lembaga Litbang Mulai Januari 2020," 2019. https:// litbang.kemendagri.go.id/website/pemerintah-integrasikan-riset-lembaga-litbang-mulai-januari- 2020/#:~:text=Saat ini di Indonesia kata,dan 228 di kementerian%2Flembaga.
Majchrzak, Ann. Methods for Policy Research. Methods for Policy Research. London: sage Publication, 2011.
Maksum, Irfan Ridwan. Sense Making: Mengarahkan Litbang Departemen, Kementerian Dan LPND Menjadi Knowing Organization, Dalam Organisasi Negara Amuba: Jalinan Sistemik Administrasi Publik, Reformasi Administrasi, Dan Pemerintahan Daerah. Depok, West Java: FISIP Universitas Indonesia, 2010.
Mayore, Marsuki. "Evaluasi Kebijakan Reformasi Struktur Birokrasi Pemerintah Kecamatan." Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3. No, no. 67-83 (2016).
Pardede, Marulak. "KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TERKAITKEPAKARAN PENELITI HUKUM 1 Expertise of Lawl Researcher ) Abstrak." Jikh 1 (2017): 59-77.
Parker, David, and Colin Kirkpatrick. "The Economic Impact of Regulatory Policy: A Literature Review of Quantitative Evidence." OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation Expert Pap, no. 3 (2012): 65.
Safira Annisa. "Politik Hukum Penyatuan KelembagaanLitbang Jirap Dan Implikasinya Bagi Kelembagaan Dan Penataan SDM." Constitution Journal, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. vol 1 No. (2022): 137-56.
Suparyanto dan Rosad (2015. "ANALYSIS OF NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY (BRIN) TRANSFORMATION READINESS TO ACCELERATE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION DEVELOPMENT USING SWOT ANALYSIS." Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248-53.
Wibowo, Willy. "Hubungan Peneliti Dan Analis Kebijakan Dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 1 (2020): 75-90.
Yudhistira, Roy Reyaji, Lita A.L.W. Tyesta, and Ratna Herawati. "Kedudukkan Dan Fungsi Kedudukan Dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Semarang." Diponegoro Law Journal 8, no. 1 (2019): 688-705.
Yuniningsih, Tri. Kajian Birokrasi. Edited by Rizka Ciptaningsih. Definisi Manajemen. Semarang: FISIP- UDIP Departemen Administrasi Publik Press, 2019. http://eprints.undip.ac.id/73483/1/BUKU_KAJIAN_ BIROKRASI_GABUNGAN.pdf.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 willy wibowo

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal ini menyematkan lisensi Creative Commons yang dapat dibaca mesin sederhana. Jurnal ini mengakui penggunaan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC).
Penulis yang menerbitkan tulisan dalam jurnal ini merupakan pemegang hak cipta dan setuju untuk memberikan Jurnal hak publikasi pertama yang dilisensikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC ). Dengan demikian karya ini dapat digunakan secara bebas dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi dalam jurnal ini.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License




